Sumut Watch : Usut Dugaan Korupsi Rp 8,3 M di PD Pasar

Sumut Watch : Usut Dugaan Korupsi Rp 8,3 M di PD Pasar

Jurnalsiantar.net – pihak berwenang mulai dari walikota, Ketua DPRD Kota Siantar hingga BPKP Sumut Didesak untuk segera mengusut dugaan terjadinya kebocoran keuangan sebesar Rp 8,3 miliar di Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Siantar.

Ketua Sumut Watch Daulat Sihombing, SH, MH, Rabu (3/1/2018) mengatakan, dari hasil investigasi yang mereka lakukan diduga terjadi penyelewengan keuangan sebesar Rp 8,3 miliar yang berlangsung selama kurun waktu tahun 2015 – 2016.

Penyelewengan keuangan di PD PHJ bersumber dari dana penyertaan modal, dana kontribusi tahunan hak sewa, kontribusi bulanan pedagang kios, kontribusi harian PKL, kontribusi harian kamar mandi dan kontribusi harian parkir.

Berdasarkan rekapitulasi, dari 5 sumber utama pendapatan perusahaan, yakni kontribusi tahunan hak sewa kios, kontribusi pedagang kios, PKL, kamar mandi dan parkir, maka potensi kebocoran tahun 2015 sebesar Rp 3.844.328.623, dan tahun 2016 sebesar Rp. 4.465.691.643.

“Secara total general potensi kebocoran = Rp. 3.844.328.623 + 4.465.691.643 = Rp. 8.310.020.266.- dibulatkan menjadi Rp. 8.310.000.000,”ungkap Daulat melalui rilis pers.

Dikatakan, dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan perusahaan, Sumut Watch mencatat berbagai varian modus penyelewengan. Dari penyimpangan alokasi anggaran, manipulasi laporan pendapatan, pengaburan jumlah pedagang kios, penyamaran jumlah PKL, mengutip kontribusi tanpa karcis, kontribusi dikutip tapi hanya sebagian disetor ke kas perusahaan dan penerbitan kartu ijin berjualan tapi kontribusi ke kantong direksi.

Modus lain, yakni menyusun rencana kerja anggaran secara minimal dan tanpa asumsi pendapatan yang didukung oleh data. Modus ini tentu saja maksudnya selain mengaburkan objek kontribusi tapi sekaligus agar direksi senantiasa leluasa merekayasa laporan pendapatan.

Modus lain yang lebih taktis, yakni pengelolaan kontribusi secara “out of control”. Dalam pengelolaan kontribusi hak sewa, Dirut menjadikan Kasubbag Perijinan/ Pemasaran sebagai pusat pengelola kontribusi hak sewa dan hanya bertanggungjawab kepada Dirut.

“Lalu Dirut menempatkan menantu sebagai Kasubbag Perijinan/ Pemasaran. Kemudian mengatur arus kas masuk dan kas keluar dengan alur : pedagang/ perantara setor ke Kasubbag Perijinan, lalu beberapa waktu uang “mengendap” di Kasubbag Perijinan, kemudian setelah “dikelola” di meja Kasubbag Perijinan sebagian disetor ke Bendahara Penerimaan dan sebagian lagi diduga dibagi – bagi di level direksi dan struktur di bawahnya,”tambahnya.

Modus secara “out of control” terjadi juga pada pengelolaan kontribusi PKL, kamar mandi dan parkir. Dirut menjadikan Direktur Keuangan sebagai pusat pengelola kontribusi.

Lalu Direktur Keuangan mengangkat beberapa petugas pengutip dari luar karyawan dan hanya bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan. Kemudian mengatur alur kas masuk dan kas keluar dana kontribusi dengan alur : PKL/ pengelola kamar mandi/ pengelola parkir, setor ke penagih, lalu penagih ke Direktur Keuangan, kemudian beberapa waktu “mengendap” di Direktur Keuangan, dan setelah “dikelola” di meja Direktur, uang diperintahkan untuk disimpan dan dicatatkan Bendahara Penerimaan.

Terhadap fakta- fakta ini, Sumut Watch berkesimpulan, bahwa pengelolaan dana penyertaan modal yang seharusnya untuk investasi, reinvestasi atau revitalisasi, tetapi digunakan untuk biaya operasional, rutin dan gaji karyawan, adalah penyimpangan yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, bahwa deviasi yang sangat besar antara potensi pendapatan dan laporan keuangan, mengindikasikan betapa pengelolaan keuangan perusahaan sangat sarat dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Sebenarnya masih banyak indikasi penyalahgunaan jabatan di PD. PHJ yang berindikasi tindak pidana korupsi. Diantaranya lagi pengelolaan kios yang banyak dimiliki oleh eks direksi baik atas nama sendiri, isteri atau keluarga. Penyalahgunaan jabatan dalam pengangkatan Plt. Dirut PD. PHJ. Rekrutmen karyawan berbasis pungli atau pemerasan. Nepotisme hingga pencucian uang. Namun tentang indikasi ini akan menyusul dilaporkan menurut urgensinya,”ujarnya.

Atas adanya dugaan penyelewengan anggaran, Walikota Siantar membentuk tim untuk mengusut dugaan terjadinya “kebocoran” keuangan PD. PHJ

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar juga didesak membentuk Pansus atau Pokja untuk mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di PD. PHJ.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) Sumut diharapkan segera melakukan audit investigatif dan institusi penegak hukum secara proaktif untuk mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di PD. PHJ.(JS)

COMMENTS

DISQUS: 0